Sang Pemburu Berita |
| Indonesia dalam Incaran Mafia China Connection - 3 Posted: 24 Mar 2014 05:17 AM PDT  Konon, menurut beberapa sumber rujukan, termasuk VOA Islam, pihak asing yang selama ini mengintervensi pemerintahan SBY adalah Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya yang kita tahu kebijakan-kebijakannya amat dipengaruhi oleh kaum kapitalis atau Yahudi. Bahkan VOA Islam menjuluki pihak asing yang merajalela di Indonesia selama ini sebagai The Godfather, karena sepak terjang para "penunggang" itu tak jauh berbeda dengan dampak yang ditimbulkan oleh mafia, yakni membuat korbannya menderita. Dan dalam hal ini, sang korban adalah rakyat Indonesia karena intervensi asing tersebut tak hanya membuat negara ini tak kunjung menjadi negara maju yang rakyatnya sejahtera, namun menjadi negara yang selalu dirundung masalah. Bahkan meski Indonesia merupakan negera maritim dan agraris, negara yang kaya akan hasil bumi ini telah menjadi negara konsumtif karena pemerintah membuka keran impor yang terlalu lebar untuk hampir semua jenis produk.  VOA Islam menjelaskan, berdasarkan konfirmasi yang diperoleh dari jenderal purnawirawan yang bekerja sebagai penasehat Presiden RI, diketahui kalau The China Connection merupakan jaringan yang di dalamnya terdapat pengusaha dan konglomerat lokal beretnis Tionghoa yang di antaranya bahkan pernah terlibat kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan masih "bersembunyi" di Singapura. VOA Islam menyebut jaringan ini sebagai mafia, karena sepak terjangnya memang berpotensi amat merugikan rakyat Indonesia karena yang sedang mereka ciptakan adalah pemimpin boneka yang akan dapat mereka kendalikan sesuai kepentingan dan kemauannya. Belum jelas bagaimana kronologis awal mulanya, sehingga Jokowi menjadi "target" jaringan orang-orang berkantong tebal tersebut. Namun menurut VOA Islam, ide pembentukan pemimpin boneka tersebut dicetuskan oleh aktivis dari sebuah universitas terkemuka di Yogyakarta untuk dijadikan gubernur atau presiden, melalui rekayasa opini. "Proyek" yang melibatkan pengusaha lokal beretnis Tionghoa sebagai penyandang dana ini dimulai pada Pilwalkot Solo yang digelar pada Mei 2010. Kala itu penyandang dananya adalah pengusaha Tionghoa yang di antaranya berinisial IT dari PT Paragon, dan L dari PT Sritex. Proyek ini sukses menghantarkan Jokowi yang maju sebagai calon incumbent, memenangkan Pilwalkot Solo tersebut, dan berhak menjadi walikota di kota kecil itu untuk periode kedua. Sesuai target, "kelompok mafia" tersebut kemudian melirik Pilgub Jawa Tengah yang digelar pada Mei 2013, dan berniat mencalonkan Jokowi untuk bersaing dengan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang maju sebagai calon incumbent dari Partai Demokrat. Pada titik ini, satu lagi pengusaha keturunan Tionghoa melibatkan diri. Inisialnya ES. Dia mantan pemilik Grup Astra. Namun rencana itu batal karena "komplotan" ini melirik Pilkada DKI Jakarta yang dihelat pada 2012. Konon, perubahan target ini terjadi setelah ES dkk sukses mengkonsolidasikan hampir seluruh kekuatan pengusaha dan konglomerat keturunan Tionghoa untuk mendukung pencalonan Jokowi di Pilkada DKI yang jelas membutuhkan dana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan jika Jokowi "hanya diceburkan" ke Pilgub Jawa Tengah. Konon pula kesuksesan ES dkk mengkonsolidasikan kekuatan konglomerat Tionghoa, berkat peran James Riady, pemilik Lippo Grup, yang pada Pemilu 2009 menjadi tim koordinator dana pasangan SBY-Boediono. Dana yang terhimpun, yang katanya mencapai Rp200 miliar lebih, akan digunakan tak hanya untuk mengantarkan Jokowi menjadi DKI 1, tapi juga RI 1! Mengapa para aktivis itu berkomplot dengan para pengusaha dan konglomerat China untuk menjadikan Jokowi sebagai DKI 1, dan kemudian RI 1, masih misteri. Tapi bahwa para pengusaha dan konglomerat itu berminat mendukung "proyek pembentukan pemimpin boneka" itu, rasanya tak sulit ditebak. Meski menyatakan diri telah berbaur, hingga kini di antara etnis Tionghoa masih ada yang bersikap eksklusif, sehingga tak mudah bagi warga pribumi Indonesia untuk berbaur dengan mereka. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan milik pengusaha Tionghoa yang bersikap diskriminatif terhadap karyawan berstatus pribumi, sehingga prosisi-posisi strategis di perusahaan itu semuanya dipegang oleh karyawan dengan etnis yang sama, Tionghoa. Selain itu, selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, kehidupan kaum minoritas ini dikekang oleh Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Istiadat China, sehingga mereka tidak bebas dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan dalam mengurus perizinan dan administrasi kependudukan pun mereka dipersulit. Padahal, jaringan bisnis dan perusahaan-perusahaan warga keturunan ini, menurut data, menyumbang 50% dari PDB (pendapatan domestik bruto), dan mereka menguasai 80% perusahaan media massa di Tanah Air. Salah satunya yang bernaung dalam MNC Grup. Maka, seperti diungkap VOA Islam, tak heran jika China Connection ini ingin bangkit dan mendepak kekuatan asing yang selama ini bercokol di Indonesia, dan menjadi "raja baru" yang akan dengan sangat bebas dan leluasa mengendalikan pemerintahan Indonesia dari belakang layar. Yang memprihatinkan, sejumlah pensiunan jenderal TNI dan Polri pun kini berada dalam barisan Jokowi! (bersambung) |
| You are subscribed to email updates from Sang Pemburu Berita To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar